PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

A.    Ciri-ciri pemerintah yang tidak transparan :

-         Tidak terdapat keikutsertaan rakyat  secara langsung dalam pemerintahan.

-         Tidak adanya pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat

-         Tidak adanya control atau pengawasan langsung dari rakyat terhadap

Pemerintah.

-         Menganut ideology yang doktriner.

-         Tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah.

B.    Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan :

1.     Pengaruh kekuasaan
 - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya
 - Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik
 - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi
 - Pemerintah yang sentralis
 - Penyalahgunaan kekuasaan

2.     Moralitas
 - Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika

3.     Sosial Ekonmi
 - Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil
 - Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN

4.     Politik dan Hukum
 -system politik yang otoriter
 - Hukum telah menjadi alat kekuasaan

C.     Akibat Dari pemerintahan yang tidak transparan :

1.     Rendahnya kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah.

2.     Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah

3.     Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan public

4.     Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislative, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (Nilai dominan)

5.     Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manuasia

6.     Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga Negara terhadap pemerintahan

7.     Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah

8.     Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan public

9.     Jika warga Negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuatdan lemahnya fungsi legislative, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan)

10.            Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia

D.    Upaya pencegahan pemerintahan yang tidaktransparan·     

Ø Jalur formal

a.     Memperketat pengawasan terhadap pemerintah

b.     Lebih mengefetifkan peran dan fungsi aparat penegak hokum

c.      Membekali nilai-nilai agama dan social budaya dan sistematis

d.     Menjamin dan menghormati HAM serta menegakan supremasi hokum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab

e.     Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis, sesuai hokum dan perundang-undangan.

Ø Jalur organisasi

a.     Mengupayakan keterlibatan lembaga swadya masyarakat atau Non government organitation falam mengawasi setiap kebijakan public yang dibuat pemerintah.

b.     Mengefetifkan control social untuk perbaikan komunikasi yang berimbang antara pemerintah dan rakyat.

c.      Jalur pendidikan dan Masyarakat

d.     Memperkenalakan sejak dini tentang pentingnya pemerintah yang transparan melalui mata pelajaran pendidikan kwarganegaraan.

e.     Menjadikan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat.

f.       Meningkatkan hubungan sosial antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama.

g.     Memberdayakan masyrakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas.